Pemerintah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal pada 12 Maret 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kebijakan ini menjadi pedoman nasional dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) di berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
Di tengah perkembangan AI generatif yang semakin relevan dalam kegiatan akademik, kebijakan ini menjadi salah satu acuan bagi institusi pendidikan dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara etis, aman, dan bertanggung jawab.
SKB 7 Menteri Perkuat Pedoman Pemanfaatan AI di Pendidikan
SKB ini melibatkan tujuh kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai SKB pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi dengan perlindungan anak dan tujuan pendidikan nasional.
Dalam implementasinya, pemanfaatan teknologi digital dan AI perlu memperhatikan keamanan, etika, serta tanggung jawab penggunaannya. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan kesejahteraan digital atau digital wellness, termasuk dalam menjaga pengalaman belajar yang sehat bagi peserta didik dan pendidik.
Sebelum SKB ini ditetapkan, pemerintah telah menerbitkan Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada 2024. Panduan yang diterbitkan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) tersebut membahas penggunaan GenAI secara etis dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
Kedua dokumen ini memiliki cakupan berbeda. Panduan GenAI secara khusus membahas pemanfaatan AI generatif dalam pembelajaran perguruan tinggi, sedangkan SKB mencakup pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Bagi perguruan tinggi, keduanya dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan penggunaan AI sesuai kebutuhan institusi.
Prodi AI Bermunculan di Kampus Indonesia
Perkembangan AI juga mulai tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi mengembangkan program studi yang secara khusus berfokus pada bidang kecerdasan artifisial, sebagai respons terhadap kebutuhan keilmuan dan kompetensi di bidang tersebut.
Salah satu contohnya adalah Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Komputer UI membuka Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial (Prodiska) untuk semester ganjil tahun akademik 2026/2027. Informasi ini disampaikan melalui pengumuman resmi Fasilkom UI mengenai Program Studi Kecerdasan Artifisial.
Kurikulum program tersebut mencakup bidang seperti machine learning, data science, pemrosesan bahasa alami, serta etika dan tata kelola AI. Cakupan ini menunjukkan bahwa pendidikan AI membutuhkan penguasaan aspek teknis sekaligus pemahaman mengenai tanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan teknologi.
Bagi perguruan tinggi, perkembangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi relevansi kurikulum, kompetensi lulusan, dan kesiapan sumber daya manusia. Penyesuaian kurikulum perlu mempertimbangkan kebutuhan bidang ilmu, perkembangan teknologi, serta kemampuan institusi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai.
Integritas Akademik Jadi Tantangan Utama
Penggunaan AI generatif dalam pembelajaran menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi integritas akademik. Teknologi ini dapat membantu mahasiswa mengeksplorasi ide, memahami materi, dan menyusun tulisan. Namun, penggunaannya juga memerlukan batasan yang jelas agar tidak menggantikan proses berpikir mandiri atau menghasilkan karya yang tidak mencerminkan kemampuan mahasiswa.
Pedoman GenAI untuk pembelajaran perguruan tinggi yang diterbitkan Kemdiktisaintek menekankan pentingnya penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Prinsip ini relevan dalam penyusunan tugas, penulisan karya ilmiah, penelitian, maupun evaluasi pembelajaran.
Tanpa kebijakan internal yang jelas, perguruan tinggi dapat kesulitan menentukan batas penggunaan AI yang diperbolehkan. Larangan menyeluruh berpotensi membatasi kesempatan mahasiswa mempelajari teknologi yang relevan, sedangkan penggunaan tanpa aturan dapat meningkatkan risiko pelanggaran integritas akademik.
Tantangan tersebut juga berlaku bagi dosen. Metode penilaian perlu disesuaikan agar dapat mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa secara lebih menyeluruh. Penilaian dapat mempertimbangkan proses pengerjaan, penjelasan lisan, diskusi, maupun kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil tugasnya.
Karena itu, kebijakan AI di perguruan tinggi perlu menjelaskan penggunaan yang diperbolehkan, kewajiban mengungkapkan bantuan AI jika diperlukan, serta konsekuensi atas pelanggaran. Kejelasan aturan dapat membantu dosen dan mahasiswa memahami tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan akademik.
Kesiapan Tata Kelola, Bukan Sekadar Ikut Tren
Kehadiran SKB 7 Menteri, panduan GenAI, dan program studi khusus AI menunjukkan pentingnya kesiapan perguruan tinggi dalam mengelola pemanfaatan teknologi. Kesiapan tersebut perlu mencakup kebijakan akademik, kompetensi dosen, serta dukungan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi.
Ada beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian pimpinan kampus.
Pertama, kebijakan penggunaan AI perlu disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, tugas, penelitian, dan metode evaluasi. Kedua, dosen dan mahasiswa perlu memperoleh pembekalan mengenai literasi AI, termasuk keterbatasan teknologi, potensi kesalahan informasi, dan tanggung jawab atas hasil yang dihasilkan dengan bantuan AI.
Ketiga, perguruan tinggi perlu memastikan aktivitas pembelajaran dikelola secara terstruktur. Pengelolaan materi, tugas, interaksi, dan evaluasi yang baik dapat membantu dosen memantau proses pembelajaran serta meninjau capaian mahasiswa secara lebih sistematis.
Dalam konteks ini, Learning Management System (LMS) dapat menjadi salah satu perangkat pendukung. LMS membantu perguruan tinggi mengelola aktivitas pembelajaran melalui platform digital, sehingga materi, tugas, dan evaluasi dapat diorganisasikan sesuai kebutuhan pembelajaran. Meski demikian, penggunaan LMS tidak secara otomatis menjamin kepatuhan terhadap kebijakan AI. Aturan akademik, mekanisme evaluasi, dan pengawasan integritas tetap perlu dirancang serta diterapkan oleh institusi.
Civitas LMS Mataer Digital merupakan platform manajemen pembelajaran daring yang mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan hybrid learning. Platform ini dapat menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi dalam mengelola aktivitas belajar mengajar secara terstruktur, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing institusi.
Pimpinan kampus dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi kesiapan kurikulum, kompetensi dosen, kebijakan akademik, dan infrastruktur digital secara menyeluruh. Dengan perencanaan yang tepat, pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk mendukung pembelajaran tanpa mengabaikan kualitas dan integritas akademik.
Pelajari lebih lanjut mengenai Civitas LMS Mataer Digital melalui mataerdigital.com atau hubungi 0877-5889-7282 / 0858-8087-8576.
Baca juga:
