Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menerbitkan Surat Edaran Nomor 012/BAN-PT/LL/2026 tentang Ketentuan Proses Usulan Akreditasi dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi. Aturan ini mengubah cara kampus mengajukan akreditasi pertama, reakreditasi, hingga perubahan bentuk perguruan tinggi. Seluruh proses kini wajib melalui platform SAPTO 2.0, dan kelengkapan data dosen di PDDikti menjadi penentu utama diterima atau ditolaknya sebuah usulan.
Bagi pimpinan kampus dan operator akademik, aturan ini bukan sekadar administrasi baru. Kesalahan kecil dalam data dosen bisa membuat pengajuan akreditasi tertahan berbulan-bulan, bahkan berisiko ditolak sistem secara otomatis.
Apa yang Diatur dalam SE BAN-PT 012/2026
SE 012/2026 mengatur tiga jenis usulan: akreditasi pertama untuk perguruan tinggi atau program studi baru, reakreditasi bagi yang masa berlakunya habis, dan penyesuaian akibat perubahan bentuk perguruan tinggi seperti penggabungan atau penyatuan. Ketiganya kini diproses lewat satu pintu, yaitu SAPTO 2.0, sistem daring milik BAN-PT yang menarik data langsung dari PDDikti.
Dengan satu pintu ini, BAN-PT ingin memastikan setiap usulan yang masuk sudah didukung data resmi dan real-time, bukan lagi dokumen manual yang rawan selisih dengan catatan PDDikti.
Syarat Dosen: Minimal Lima Tetap, Maksimal 40 Persen Tidak Tetap
Ketentuan yang paling banyak berdampak ada pada syarat dosen. Untuk akreditasi pertama, sertifikat baru diterbitkan setelah seluruh program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM, dan kampus tercatat memiliki minimal lima dosen tetap di PDDikti. Jika kampus juga mempekerjakan dosen tidak tetap, jumlahnya tidak boleh melebihi 40 persen dari total dosen tetap.
Syarat ini terdengar sederhana, tapi di lapangan banyak kampus kesulitan memenuhinya bukan karena kekurangan dosen, melainkan karena data dosen di PDDikti belum sinkron. Dosen yang sudah pindah homebase, mengundurkan diri, atau berubah status kepegawaian sering kali masih tercatat dengan status lama di sistem.
Semua Usulan Wajib Lewat SAPTO 2.0, Tidak Ada Jalur Manual
Sejak SE ini berlaku, tidak ada lagi opsi pengajuan manual atau offline. SAPTO 2.0 akan memvalidasi data dosen, mahasiswa, dan kurikulum secara otomatis dengan menariknya langsung dari PDDikti. Jika angka di PDDikti tidak sesuai dengan syarat minimal, sistem akan menahan atau menolak usulan sebelum sempat dinilai asesor.
Artinya, kesiapan administratif kini sama pentingnya dengan kesiapan substansi akademik. Kampus yang dokumen borang atau LED-nya sudah matang tetap bisa gagal di tahap awal jika data dosennya belum rapi.
Ketentuan Khusus untuk Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi
SE 012/2026 juga mengatur kampus yang sedang atau baru saja mengalami perubahan bentuk, misalnya merger beberapa institusi menjadi satu universitas. Usulan pada SAPTO 2.0 harus sesuai dengan SK Menteri terkait, baik izin penggabungan, izin perubahan bentuk, maupun izin penyatuan.
Ada satu kemudahan bagi kampus dalam kategori ini: jika status akreditasi institusi sebelumnya sudah B/Baik Sekali atau A/Unggul, penerbitan sertifikat akreditasi baru dilakukan melalui mekanisme pemantauan, bukan pengajuan penuh dari awal. Namun, kemudahan ini tetap bergantung pada akurasi data yang tercatat di PDDikti.
Risiko Jika Data Dosen di PDDikti Tidak Akurat
Ketidaksesuaian data dosen membawa dampak berantai. Usulan akreditasi bisa tertahan di SAPTO 2.0 sebelum masuk tahap penilaian, jadwal penerbitan izin program studi baru bisa mundur, dan status akreditasi institusi yang sudah direncanakan naik peringkat bisa tertunda. Bagi kampus swasta yang mengandalkan status akreditasi untuk menarik calon mahasiswa baru, penundaan semacam ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik menjelang musim PMB berikutnya.
Langkah Praktis Menyiapkan Data Sebelum Mengajukan
Kampus dapat mengambil beberapa langkah agar tidak terjebak masalah administratif saat mengajukan akreditasi lewat SAPTO 2.0.
Pertama, lakukan audit rutin data dosen di PDDikti, khususnya status homebase dan kepegawaian.
Kedua, pastikan rasio dosen tidak tetap tidak melewati batas 40 persen sebelum masa pengajuan dibuka.
Ketiga, sinkronkan data antara sistem akademik internal kampus dengan PDDikti secara berkala, bukan hanya menjelang tenggat.
Kampus yang menunggu sampai mendekati jadwal pengajuan akreditasi biasanya baru menyadari selisih data ketika waktu perbaikan sudah sangat sempit.
SE BAN-PT 012/2026 menegaskan satu hal: akreditasi kini dinilai dari data yang selalu mutakhir, bukan hanya dokumen yang disiapkan menjelang pengajuan. Kampus yang terbiasa menyinkronkan data dosennya secara berkala akan jauh lebih siap menghadapi proses SAPTO 2.0 dibanding yang menunggu hingga menit terakhir.
Ketentuan baru ini menuntut data dosen di PDDikti selalu akurat dan sinkron, bukan hanya saat menjelang pengajuan akreditasi. Open Feeder Mataer membantu kampus menyinkronkan data dosen dan mahasiswa ke PDDikti secara otomatis dan real-time, sehingga risiko penolakan usulan karena data tidak sesuai bisa diminimalkan.
Jadwalkan diskusi dengan tim kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi pembelajaran dari Mataer Edutech, kunjungi mataerdigital.com atau hubungi 0877-5889-7282 / 0858-8087-8576.
Baca juga:
