Sebuah program studi baru kini wajib mengajukan akreditasi paling lambat dua tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya. Jika hasil akreditasi pertama menyatakan prodi tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tersedia satu kali kesempatan untuk mengajukan kembali dalam waktu paling lambat enam bulan. Jika kembali tidak memenuhi standar, status prodi menjadi tidak terakreditasi dan Menteri dapat mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2026 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 20 Juli 2026.
Bagi rektor, wakil rektor, dan dekan, perubahan ini perlu dibaca lebih dari sekadar pembaruan teknis penjaminan mutu. Ketentuan mengenai akreditasi, data PD Dikti, pembiayaan, dan masa berlaku status akreditasi berkaitan langsung dengan perencanaan program studi dan pengambilan keputusan di tingkat institusi.
Apa yang Sebenarnya Berubah?
Permendiktisaintek 10/2026 merupakan perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Perubahan mencakup 26 ketentuan yang tersebar dari Pasal 14 hingga Pasal 113.
Fokus perubahan mencakup penyempurnaan mekanisme akreditasi, penataan tata kelola BAN-PT, serta penguatan status hukum Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM.
Empat fondasi utama penjaminan mutu pendidikan tinggi tetap menjadi bagian dari sistem yang berlaku, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI, SPME, dan PD Dikti. Perubahan utamanya terletak pada mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan pemanfaatan data dalam proses penjaminan mutu.
Tenggat Dua Tahun yang Perlu Dipetakan Sejak Awal
Pasal 77 ayat (1) menetapkan bahwa program studi dan perguruan tinggi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan akreditasi paling lambat dua tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya.
Jika hasil pengajuan menyatakan program studi atau perguruan tinggi tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 77 ayat (4) memberikan satu kali kesempatan untuk mengajukan kembali paling lambat enam bulan sejak dinyatakan tidak memenuhi standar.
Jika pengajuan kedua kembali tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, statusnya menjadi tidak terakreditasi. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (6) memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.
Dengan demikian, alurnya perlu dipahami sejak awal:
2 tahun sejak menerima mahasiswa pertama → pengajuan akreditasi → jika tidak memenuhi standar → satu kali pengajuan kembali maksimal 6 bulan → jika kembali tidak memenuhi standar → status tidak terakreditasi → Menteri mencabut izin.
Ketentuan ini membuat kalender akreditasi tidak dapat hanya disusun menjelang masa evaluasi. Program studi baru perlu memiliki pemetaan kesiapan mutu sejak awal penyelenggaraan pendidikan.
Permendiktisaintek 10/2026 juga menetapkan masa berlaku status terakreditasi selama lima tahun untuk program studi dan delapan tahun untuk perguruan tinggi. Karena itu, kalender akreditasi seluruh unit akademik perlu dipetakan berdasarkan status dan tanggal berlakunya masing-masing.
Anggaran Mutu Perlu Dibedakan Berdasarkan Target Akreditasi
Permendiktisaintek 10/2026 juga mengatur pembiayaan akreditasi.
Pasal 83A dan 83C mengatur pembiayaan akreditasi pertama dan perpanjangan dalam kondisi tertentu, termasuk bagi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian. Sementara itu, biaya untuk peningkatan status menjadi terakreditasi unggul dan akreditasi internasional dibebankan kepada perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, pimpinan kampus perlu memetakan kebutuhan anggaran berdasarkan target masing-masing program studi.
Mana prodi yang perlu mempertahankan status akreditasi, mana yang memiliki kapasitas untuk didorong menuju status unggul, dan mana yang memiliki kesiapan untuk mengejar akreditasi internasional.
Keputusan tersebut berkaitan dengan kesiapan sumber daya, kualitas data, kinerja akademik, serta kemampuan institusi menyediakan anggaran yang diperlukan.
Permendiktisaintek 10/2026 juga mengatur kesempatan bagi mahasiswa dengan kemampuan luar biasa untuk mengikuti mata kuliah program magister atau magister terapan sebagai bagian dari pemerolehan kredit, dengan persyaratan tertentu. Salah satunya berkaitan dengan status akreditasi program studi asal dan tujuan.
Data PD Dikti Semakin Menentukan Proses Akreditasi
Salah satu perubahan penting terdapat pada pemanfaatan data dan informasi dari PD Dikti.
Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa mekanisme perpanjangan status akreditasi memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti. BAN-PT dan LAM juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap data tersebut dalam rangka memastikan akurasi dan kelengkapannya.
Implikasinya bagi pimpinan kampus cukup jelas. Data dosen, mahasiswa, kurikulum, aktivitas pembelajaran, dan data akademik lainnya tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai pekerjaan administratif operator.
Data tersebut menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam proses penjaminan mutu dan akreditasi.
Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat memengaruhi proses penetapan status akreditasi karena mekanisme perpanjangan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
Karena itu, koordinasi antara pimpinan, unit penjaminan mutu, pengelola program studi, dan operator PD Dikti perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika akreditasi sudah mendekati tenggat.
Empat Hal yang Perlu Diluruskan Pimpinan Kampus
1. Tidak semua sistem penjaminan mutu harus dibongkar ulang
Permendiktisaintek 10/2026 merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya. Struktur utama penjaminan mutu tetap mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI, SPME, dan PD Dikti.
Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan kebijakan, dokumen, proses, dan rujukan dengan ketentuan baru yang berlaku.
2. Perpanjangan akreditasi bukan berarti kualitas data dapat diabaikan
Regulasi mengarahkan mekanisme perpanjangan untuk memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan pengurangan beban administratif.
Namun, proses tersebut tetap memanfaatkan data dan informasi PD Dikti. Karena itu, akurasi dan kelengkapan data menjadi semakin penting.
3. Akreditasi internasional tidak menggantikan akreditasi nasional
Program studi yang memperoleh akreditasi internasional tetap memiliki kewajiban terkait status akreditasi nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Akreditasi internasional dapat menjadi target peningkatan mutu, tetapi tidak menghapus kewajiban pemenuhan ketentuan akreditasi nasional.
4. Kualitas data perlu menjadi perhatian pimpinan
Pengelolaan data memang memiliki aspek teknis yang ditangani oleh operator. Namun, dampaknya berkaitan dengan mutu akademik dan akreditasi institusi.
Karena itu, kualitas data perlu dipantau sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi, bukan hanya sebagai pekerjaan administratif.
Tiga Langkah Awal bagi Pimpinan Kampus
Pertama, petakan status akreditasi dan tanggal berlakunya seluruh program studi. Untuk prodi baru, tandai tenggat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
Kedua, susun prioritas pengembangan setiap program studi berdasarkan target akreditasi, kapasitas sumber daya, dan kebutuhan anggaran. Tidak semua prodi harus memiliki target yang sama.
Ketiga, bangun koordinasi rutin antara pimpinan, program studi, unit penjaminan mutu, dan operator PD Dikti. Pastikan data akademik diperiksa secara berkala dan memiliki proses validasi yang jelas.
Permendiktisaintek 10/2026 menunjukkan bahwa penjaminan mutu semakin bergantung pada proses yang berjalan secara berkelanjutan dan data yang dapat digunakan dalam proses akreditasi. Persiapan tidak lagi cukup dilakukan ketika tenggat akreditasi sudah dekat.
Kampus perlu mengetahui posisi setiap program studi, memahami tenggatnya, menjaga kualitas data, dan memastikan proses penjaminan mutu berjalan secara konsisten.
Siapkan Data dan Dokumen Mutu Sebelum Dibutuhkan
Kesiapan akreditasi bergantung pada proses penjaminan mutu yang berjalan sepanjang tahun. SPMI dari Mataer Digital membantu mengelola siklus PPEPP secara digital dan terhubung dengan SIAKAD, sehingga data dan dokumen mutu dapat dikelola lebih terstruktur untuk kebutuhan LKPS dan LED.
Jadwalkan Sesi Diskusi Teknis untuk melihat bagaimana pengelolaan SPMI dapat disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi Anda.
Kunjungi mataerdigital.com atau hubungi 0877-5889-7282 / 0858-8087-8576.
Baca juga:
