Sebanyak 122 program studi telah ditutup sepanjang 2026. Angka ini muncul di tengah rencana besar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk merampingkan program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Bagi pimpinan kampus, ini bukan sekadar wacana kebijakan, tetapi sinyal bahwa arah kurikulum dan tata kelola akademik harus segera menyesuaikan diri.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D., menyampaikan rencana ini dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali, akhir April lalu. Ia menyebut setiap tahun kampus meluluskan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma. Namun gejala deindustrialisasi dini membuat banyak dari mereka kesulitan masuk pasar kerja.
Kenapa Pemerintah Menyasar Prodi Tak Relevan
Pemerintah ingin mempercepat industrialisasi di delapan sektor strategis: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Program studi yang dianggap tidak mendukung arah ini masuk radar evaluasi, terutama yang jumlah peminatnya terus menurun dari tahun ke tahun.
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan dilakukan berdasarkan usulan masing-masing perguruan tinggi, bukan instruksi sepihak dari pusat. Sebagian kampus menutup prodi karena mahasiswa baru terus menyusut, sementara kampus lain memilih mengganti prodi lama dengan program baru yang dinilai punya prospek kerja lebih luas.
Bidang hukum dan pendidikan menjadi sorotan karena daya tampungnya besar di banyak kampus. Sebagai gambaran, prodi Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki kapasitas 380 mahasiswa per tahun, sementara Manajemen di UPN Veteran Yogyakarta menampung 354 mahasiswa. Skala sebesar ini membuat evaluasi relevansi menjadi krusial, sebab menyangkut ribuan calon lulusan setiap tahunnya.
Dampak ke Kampus: Bukan Hanya Soal Tutup Prodi
Anggota DPR sempat meminta agar kebijakan ini disertai kajian yang matang sebelum diterapkan secara luas. Kekhawatiran utamanya adalah dampak terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah terlanjur mendaftar di prodi yang berpotensi ditutup.
Bagi pimpinan kampus, situasi ini menuntut kesiapan di dua sisi. Pertama, kampus perlu data akurat tentang tren peminat, capaian lulusan, dan serapan kerja per program studi. Tanpa data ini, keputusan mempertahankan atau menutup sebuah prodi hanya berdasarkan asumsi. Kedua, kampus perlu merancang skema transisi bagi mahasiswa aktif jika sebuah prodi memang harus ditutup atau digabung.
Rektor Universitas Negeri Surabaya, misalnya, menekankan bahwa penutupan prodi semestinya diikuti pemetaan ulang kurikulum secara menyeluruh, bukan sekadar menghapus nama program dari daftar. Kurikulum baru yang diarahkan ke delapan sektor strategis pun perlu dirancang dengan pendekatan Outcome-Based Education agar keluarannya benar-benar terukur.
Kaitan dengan 12 IKU Baru dan Akreditasi Berbasis Data
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Kemdiktisaintek juga baru menerbitkan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) baru melalui Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2026, yang menegaskan arah pengembangan kampus tidak lagi hanya soal jumlah lulusan, tetapi juga kualitas lulusan, tata kelola, hilirisasi riset, kontribusi sosial, hingga kesejahteraan dosen.
Artinya, evaluasi relevansi prodi kemungkinan besar akan terus terhubung dengan capaian IKU dan proses akreditasi BAN-PT ke depan. Kampus yang datanya rapi, mulai dari data mahasiswa aktif, capaian pembelajaran, hingga serapan alumni, akan lebih siap menghadapi setiap perubahan kebijakan serupa di masa depan.
Langkah Praktis yang Bisa Diambil Kampus Sekarang
Beberapa langkah berikut bisa membantu pimpinan kampus menyikapi kebijakan ini secara proaktif:
1. Audit seluruh program studi berdasarkan tren pendaftar tiga hingga lima tahun terakhir.
2. Petakan keterkaitan setiap prodi dengan delapan sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah.
3. Siapkan skenario transisi kurikulum bagi prodi yang berpotensi digabung atau diarahkan ulang.
4. Pastikan seluruh data akademik terintegrasi dalam satu sistem sehingga bisa diakses cepat saat dibutuhkan untuk pelaporan maupun pengambilan keputusan.
Tanpa sistem informasi akademik yang terintegrasi, proses audit dan pemetaan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan rawan data yang tidak sinkron antarunit.
Kebijakan penutupan prodi yang tak relevan menjadi pengingat bahwa kampus di Indonesia harus terus bertransformasi mengikuti kebutuhan industri. Kesiapan data dan tata kelola akademik yang solid akan menentukan seberapa cepat sebuah kampus bisa beradaptasi tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi mahasiswa maupun dosen.
Menghadapi kebijakan yang mendorong evaluasi relevansi prodi, kampus Anda memerlukan data akademik yang akurat dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan. SIAKAD Mataer mengintegrasikan data mahasiswa, kurikulum, dan capaian pembelajaran dalam satu sistem, sehingga evaluasi prodi bisa dilakukan berbasis data, bukan asumsi.
Konsultasi Gratis Sekarang, kunjungi mataerdigital.com atau hubungi 0877-5889-7282 / 0858-8087-8576.
