Di dalam pelayanan publik di Indonesia, maladministrasi masih dianggap sebagai tantangan besar. Praktik seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi sering dipandang merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ketua Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa perguruan tinggi diharapkan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat anti-maladministrasi.
Perguruan tinggi diposisikan tidak hanya sebagai pusat pembelajaran dan penelitian, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam pembentukan karakter dan etika publik generasi muda. Nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta kesadaran hukum diyakini dapat ditanamkan secara lebih efektif di lingkungan kampus. Mahasiswa yang dibiasakan dengan tata kelola kampus yang transparan dan efisien diharapkan akan membawa nilai-nilai tersebut ke dunia kerja dan kehidupan sosial.
Kolaborasi Ombudsman RI dan Perguruan Tinggi
Tidak hanya itu, kerja sama aktif antara lembaga pendidikan tinggi dan Ombudsman RI juga terus didorong melalui berbagai bentuk kolaborasi. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), penyelenggaraan pelatihan dan seminar, serta pembentukan unit pengawasan pelayanan publik di kampus telah banyak dilakukan untuk memperkuat peran pengawasan. Upaya ini diarahkan agar kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar teori administrasi publik, tetapi juga dijadikan contoh nyata penerapan prinsip tata kelola yang bersih dan berkeadilan.
Program “Sahabat Ombudsman” juga telah dikembangkan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan mahasiswa dalam pengawasan pelayanan publik. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam memantau potensi maladministrasi di lingkungannya. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat budaya pengawasan sosial yang sehat serta menumbuhkan sikap kritis dan tanggap terhadap praktik penyimpangan administrasi.
Digitalisasi dan Tantangan Tata Kelola Baru
Di tengah transformasi digital, tantangan baru juga dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi. Digitalisasi pelayanan publik memberikan kemudahan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko maladministrasi baru apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi di lingkungan kampus menjadi hal yang sangat penting untuk diperkuat.
Penerapan SIAKAD Mataer di perguruan tinggi sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola akademik yang efisien dan transparan. Melalui SIAKAD Mataer, seluruh proses akademik seperti pendaftaran, penilaian, hingga pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan sistem ini mampu meminimalkan potensi kesalahan administratif, mempercepat layanan, serta memperkuat akuntabilitas lembaga.
Dengan dukungan sistem digital yang transparan, komitmen perguruan tinggi terhadap praktik anti-maladministrasi dapat diwujudkan secara nyata.Mulai langkah transformasi digital kampus hari ini bersama SIAKAD Mataer. Hubungi 0819-9841-2465 (Sheren) untuk demo gratis dan informasi lebih lanjut.
